Pemerintah Suriah Telah Bebaskan Separuh Wilayah Aleppo dari Teroris
Pasukan pemerintah Suriah telah membebaskan separuh wilayah Aleppo bagian timur dari kelompok militan, demikian dikabarkan Sputnik, Selasa (29/11).
"Sebagian wilayah bagian timur Aleppo yang diduduki kelompok militan beberapa tahun terakhir ini telah benar-benar bebas," terang juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Mayjen Igor Konashenkov.
Menurut Konashenkov, kini lebih dari 80 ribu warga Suriah telah dibebaskan, 10 ribu di antaranya adalah anak-anak. "Banyak dari mereka baru menerima air, makanan, perawatan kesehatan dari pusat kemanusiaan Rusia untuk pertama kalinya," tambahnya.
Sementara itu, negara-negara Barat dianggap 'menutup mata' atas evaluasi mereka terkait kemampuan tentara pemerintah Suriah untuk mencapai kemajuan di Aleppo. Kementerian Luar Negeri AS, Inggris, dan Perancis malah mengklaim warga sipil Suriah diduga menderita kerugian besar selama tentara Suriah melakukan operasinya, sementara seorang anggota parlemen Jerman (Bundestag) mengusulkan pemberian sanksi baru terhadap Rusia atas operasi tersebut.
Rusia menanggapi hal itu dengan kritis. "Rekan-rekan Barat kami menunjukan kebutaan yang mengejutkan dalam menilai situasi sesungguhnya di Aleppo. Selama beberapa hari kemarin, berkat aksi para tentara Suriah yang diambil dengan sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian, situasi telah berubah sangat drastis," papar Konashenkov.
Kunci Kesepakatan
Sementara, AS tengah berupaya mencapai kesepakatan kunci dengan Rusia terkait penyelesaian situasi di Aleppo, Suriah, sebelum presiden terpilih Donald Trump dilantik pada Januari tahun depan, demikian disampaikan Menteri Luar Negeri AS John Kerry seperti dikutip Sputnik, Senin (28/11).
Ajudan Presiden Rusia Yury Ushakov menggambarkan upaya Kerry “sangat aktif” dan bahkan “tak bisa dibayangkan”. "Selama ini kami belum pernah melakukan kontak telepon sebanyak itu hanya untuk membahas satu topik: Suriah,” kata Ushakov. Kerry tampaknya sedang mencoba untuk melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dalam urusan ini, termasuk Arab Saudi, Qatar, Turki, dan Iran, sambil terus fokus pada persoalan Aleppo, demikian dilaporkan Washington Post.
Berdasarkan kesepakatan yang diajukan, AS berjanji akan meyakinkan kelompok oposisi “moderat” untuk memutuskan hubungan dengan Front al-Nusra. Poin ini sebelumnya pernah dijanjikan oleh Washington saat Kerry dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyetujui kesepakatan pada September lalu. Sayangnya, kelompok pemberontak bersenjata yang didukung AS menolak untuk memenuhi kesepakatan tersebut, sehingga gencatan senjata nasional yang diusung AS-Rusia tak bisa dilanjutkan.
Kekerasan yang terus berlangsung di Suriah telah merenggut ribuan nyawa dan menelantarkan jutaan warga Suriah. Komunitas internasional telah mengambil langkah untuk mengakhiri konflik Suriah dan menyelesaikan krisis kemanusiaan di negara Timur Tengah tersebut.
Pada 20 Oktober, Rusia menerapkan gencatan senjata di wilayah Aleppo untuk memastikan evakuasi para warga sipil dari Aleppo timur melalui delapan koridor yang telah disiapkan. Selama gencatan senjata, kelompok teroris Front al-Nusra, yang baru-baru ini berganti nama menjadi Jabhat Fatah al Sham, menghalangi warga sipil untuk meninggalkan kota tersebut dan menyerang mereka. Pada 23 Oktober, pasukan pemerintah memulai serangan di Aleppo bagian selatan setelah masa gencatan senjata berakhir.