Aktivis Antikorupsi Rusia Alexei Navalny Hendak Maju Pilpres 2018
Aktivis antikorupsi Rusia yang kini menjadi politikus, Alexei Navalny, berjanji pada para pendukungnya bahwa ia akan ikut serta dalam pemilihan presiden Rusia 2018, demikian dilaporkan RT.
“Saya sangat sadar bahwa akan sangat sulit menandingi pemerintah Rusia saat ini dengan persekongkolan pemilu serta mesin propaganda mereka. Saya sangat paham bahwa tak akan mudah bahkan bagi saya untuk menjadi seorang kandidat,” kata Navalny dalam pernyataan yang dirilis Selasa (13/12).
Ia menambahkan bahwa ia tak bisa lagi melihat pemilu 'di mana para kandidat berperan sebagai figuran' dan berjanji akan menyampaikan program pemilu yang spesifik, tanpa menyebutkan tanggal pasti untuk langkah tersebut.
“Saya ingin tahun 2018 menjadi pertempuran program dan ide, pilihannya bukan hanya satu orang, tapi pengembangan nasional. Saya punya program yang lebih baik dari yang ditawarkan Putin dan Kremlin," tulis Navalny.
Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri belum mengumumkan rencananya untuk kembali mengajukan diri sebagai calon presiden pada 2018, dan ia juga belum mengeluarkan program pemilunya sejauh ini.
Pada pertengahan November lalu, Presidium Mahkamah Agung Rusia menganulir hukuman lima tahun penjara yang diberikan pada Navalny, dan memutuskan bahwa kasus penggelapan uang yang menyeret Navalny pada 2009 harus diadili ulang. Keputusan tersebut diambil berdasarkan pernyataan sebelumnya dari Mahkamah HAM Eropa (ECHR), serta detil baru kasus tersebut. Kasus itu kini kembali ditinjau oleh hakim-hakim yang berbeda di Pengadilan Distrik Leninsky, kota Kirov.
Jika pengadilan ulang menyatakan vonis bebas, maka Navalny tak lagi punya hambatan untuk mengajukan dii sebagai calon presiden Rusia.
Kasus Navalny
Kasus yang kerap disebu 'kasus Kirovles' ini terjadi pada 2009, ketika Navalny bekerja sebagai pembantu relawan untuk gubernur Kirov kala itu, Nikita Belykh, mengurus reformasi industri regional.
Tim investigasi menyatakan bahwa Navalny memina pengusaha lokal Pyotr Ofitserov untuk mendirikan perusahaan perantara dan meyakinkan pemegang BUMN Kirovles untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan tersebut dengan persyaratan yang tak menguntungkan. Akibatnya, Kirovles diduga rugi miliaran dolar sementara perusahaan perantara mendapat laba.
Investigasi tersebut berlangsung hingga 2013 dengan putusan yang menyatakan Navalny bersalah dan mendapat hukuman lima tahun kurungan penjara, yang ditangguhkan dengan denda sebesar 500 ribu rubel (sekitar 15 ribu dolar AS dengan kurs 2013).
Pada Juni tahun ini, Belykh kehilangan jabatannya sebagai gubernur Kirov setelah tertangkap basah menerima suap sebesar 446 ribu dolar AS. Saat ini ia menjalankan masa tahanan pra-peradilan.
Navalny pertama kali menyuarakan ambisinya untuk menjadi presiden dalam wawancara di televisi pada April 2013.
Pada awal September 2013, Navalny maju sebagai calon walikota Moskow dan menduduki peringkat kedua dengan meraih 27 persen suara, sementara walikota petahana Sergey Sobyanin memenangkan pemilu dengan peraihan 51persen suara.